“Kalau yang dipersoalkan kuota, Menurut saya Dirjen Haji juga sudah jelas di Kabar- masa, Menteri Agama juga sudah jelas di Kabar- masa bahwa ada beberapa alasan, ada beberapa sebab terkait dengan kuota kuota tersebut. Makanya ini harus jelas, harus transparan, kalaupun misalnya dipansuskan, maka harus terbuka, kita sebagai masyarakat Indonesia yang mengatasnamakan hukum diatas segalanya itu sah-sah saja,” tandas Dendy.
Ia menyayangkan Pansus Haji 2024 yang terkesan mencari-cari kesalahan yang diakui banyak pihak bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu menunjukkan bahwa Pansus Haji 2024 terbentuk dengan kurangnya data dan testimoni dari para jamaah yang mayoritas menyatakan puas dengan pelayanan haji tahun ini.
“Jangan sampai juga membuat gaduh negara ini dengan hal yang belum tentu pastinya, sehingga satu indonesia ini suudzon gitu terhadap Kementerian Agama, terhadap orang yang memang mengurusi umat dengan sangat sungguh-sungguh, mengurusi umat dalam ibadah hajinya, terus kemudian ada terpaan isu-isu miring yang belum jelas kebenarannya,” tandasnya.
Menyambung hal tersebut Ketua Sahabat Haji Indonesia, Hendri menuturkan, pihaknya justru gagal paham dengan adanya Pansus Haji 2024 yang teranyar mempersoalkan kuota tambahan, sementara di Pimpinan Komisi VIII DPR sendiri telah memberikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Haji 2024 yang dinilai telah sukses ditengah perencanaan yang matang dalam mengawal 241.000 jamaah haji.
“Saya justru bingung dengan adanya Pansus Haji 2024, muncul ditengah kesuksesan yang dieluh-eluhkan masyarakat, khususnya para jamaah. Faktanya, baik di dunia nyata maupun dunia maya, mereka yang berkesempatan beribadah ke tanah suci tahun ini merasakan betul bagaimana kinerja petugas haji, yang dikoordinir dan diarahkan dengan perencanaan, teori dan inovasi yang cukup baik, sehingga insiden-insiden yang biasa terjadi pada penyelenggaraan haji tidak terjadi pada tahun ini,” ungkapnya.
